Komisi IV DPRD Kota Bandung Siap Advokasi Masyarakat Terkait SPMB

 

BANDUNG, GEMA1.COM - Memasuki musim penerimaan murid baru tahun ajaran 2025, pemerintah mulai menerapkan aturan baru melalui Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, merubah PPDB dengan SPMB. Meski memiliki perbedaan istilah, didalamnya banyak terdapat kesamaan.

 

Menyikapi perubahan istilah dari PPDB ke SPMB, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono meminta kepada para orang tua yang tahun ini ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah, baik tingkat SD dan SMP agar cermat dalam memilih jalur penerimaan siswa baru dalam SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) Kota Bandung Tahun Ajaran baru 2025.

 

Cermat dalam artian, membaca dan memahami informasi secara lengkap terkait jalur penerimaan dan aturan SPMB 2025. Sehingga setelah mencermati aturan, orang tua bisa lebih mudah dalam menentukan pilihan jalur penerimaan yang paling memungkinkan.

 

SPMB 2025 terdapat empat jalur penerimaan. Jalur Domisili kuota 40%, Afirmasi kuota 30%, Prestasi kuota 25% dan Mutasi kuota 5%. "Saya berharap orang tua ya duduk sejenak lah, rehat sejenak untuk memikirkan anak paling tidak tiga tahun ke depan. Karena kita paham orang tua mungkin pada sibuk ya dengan urusannya kerja dan lain-lain. Tapi ini kan nggak bisa diulang. Ada timeline-nya, ada batasan waktunya," papar Iman Lestariyono di Basa Basi Podcast Pokja PWI Kota Bandung, yang tayang pada Selasa (27/5/2025).

 

Diketahui, saat ini SPMB Tahun 2025 Kota Bandung telah memasuki jadwal pendataan calon murid baru (9 Mei-20 Juni). Sementara, jadwal pendaftaran jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi dan Mutasi dimulai pada tanggal 23-27 Juni 2025.

 

Terkait sosialisasi SPMB Tahun 2025, pemerintahan Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan (Disdik) telah melakukan berbagai langkah agar seluruh masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi seputar sistem penerimaan murid baru.

 

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Edy Suparjoto menyampaikan, sosialisasi terkait informasi tentang SPMB Tahun 2025 telah dimulai sejak 5 Mei 2025. Informasi seputar SPMB di Kota Bandung juga bisa diakses melalui laman https://spmb.bandung.go.id/

 

"Kami sudah melakukan sosialisasi, Mei tanggal 5 itu kami sudah melakukan persiapan karena diawali dengan pendataan. Nah di persiapan ini sosialisasi sangat penting," ujar Edy.

 

Selain menyajikan informasi melalui laman website, guna memastikan informasi terkait SPMB sampai ke masyarakat, sosialisasi juga disebarluaskan di tiap-tiap kecamatan hingga lingkup kewilayahan.

 

"Sampai minggu kemarin itu seluruh kecamatan atas edaran Pak Sekretaris Daerah bersama-sama aparat kewilayahan dan sekolah yang ada di wilayah kecamatan sudah melakukan sosialisasi secara masif," tuturnya.

 

Selain itu, Disdik Kota Bandung juga menyediakan layanan terpadu dengan melibatkan kedinasan terkait. Yakni Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

 

Dengan sosialisasi yang masif, pihaknya berharap informasi detil tentang SPMB 2025, mulai dari jalur penerimaan, kuota penerimaan, persyaratan dan mekanisme pendaftaran dapat dipahami oleh masyarakat sebelum menentukan pilihan jalur pendaftaran.

 

Bicara tentang pendidikan yang berkeadilan, Iman Lestariyono menambahkan, adil tidak harus sama persis tapi hak warga miskin harus sekolah dan negara wajib hadir.

 

Iman Lestariyono memastikan, setiap warga yang terdaftar dalam DTKS harus bisa bersekolah. "Berapapun jumlah warga miskin yang masuk dalam DTKS pokoknya dia harus sekolah dan harus dijamin oleh pemerintah Kota Bandung," tegasnya.

 

Guna meminimalisir polemik yang terjadi saat musim pendaftaran masuk sekolah tahun ajaran baru, Komisi IV DPRD Kota Bandung akan melakukan advokasi kepada masyarakat dan menolak tegas segala bentuk surat rekomendasi dari pihak-pihak tertentu.

 

"Rekomendasi itu seharusnya tidak boleh ada. Karena pintu masuknya (jalur penerimaan) semua sudah ada, buat apa direkomendasikan lagi," tuturnya.

 

Lanjut Iman, yang harus dipahami tidak mungkin semua masuk melalui jalur yang tersedia. Artinya itu ada pilihan dan kuota, setiap pilihan ada konsekuensi. Untuk itu diperlukan kecermatan, pemahaman dan bijak dalam memilih jalur penerimaan.

 

"Kita berharap ketika masyarakat ada yang tidak puas ada keluhan, ya segera disampaikan. Colek aja abdi (saya-red), Insya Allah kita akan advokasi," ungkapnya.

 

"Jadi advokasi temen-temen di komisi IV dipastikan semuanya normatif dulu. Karena ini mumpung belum proses jalur online-nya," imbuh Iman.

 

"Ini yang kita harapkan dari dinas terkait. Tadi juga disebutkan melibatkan lintas kedinasan. Harapannya agar masyarakat terlayani lebih baik," harapnya.

 

DPRD Kota Bandung melalui Komisi IV akan berupaya hadir manakala ada masyarakat yang merasa kesulitan, tidak melalui rekomendasi tapi dengan advokasi. "Jadi saya berharap dan mengimbau supaya tidak ada lagi rekomendasi yng akhirnya menyulitkan semua pihak," jelasnya. (ay)