Teras Cihampelas Direvitalisasi Atau Dibongkar?

 

Ket.Foto: Radea Respati Paramudhita, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung (Ist)
 

BANDUNG, GEMA1.COM - Polemik Teras Cihampelas kembali mencuat setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan pembongkaran struktur tersebut.

 

Namun, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., memberikan perspektif berbeda. “Ini bukan sekadar urusan bongkar atau tidak, tapi bagaimana pemerintah kota menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola aset public,” ujarnya baru-baru ini di Bandung.

 

Mimpi TOD Menjadi Beban Kota

 

Dibangun tahun 2017 dengan anggaran Rp 48 miliar, Teras Cihampelas awalnya diidealkan sebagai kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang memadukan ruang publik, UMKM dan pariwisata.

 

“Namun, kenyataannya justru berbalik. Fasilitas rusak, kios sepi, bahkan muncul ‘hujan abadi’ akibat rembesan air,” ungkap Radea.

 

Radea juga seakan menolak alasan klasik jika Pemerintah Kota Bandung yang menyalahkan Covid-19. “Ini soal kesalahan konsep, lokasi atau tata kelola. Jangan cari kambing hitam,” tegasnya.

 

Revitalisasi atau Pemusnahan Aset

Masyarakat terbelah. Ada yang ingin Teras Cihampelas direvitalisasi sesuai janji awal, ada pula yang setuju dengan usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengembalikan kawasan itu seperti semula. Radea menegaskan, keputusan harus berbasis kajian, bukan sekadar wacana politik.

 

“Kalau mau dibongkar, lakukan sesuai aturan. Bukan asal robohkan, tapi melalui prosedur pemusnahan aset daerah yang jelas,” ujarnya merujuk pada Permendagri No. 7/2024.

 

Tantangan untuk Wali Kota Buktikan Kepiawaian!

Radea secara tersirat menantang Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, untuk mengambil sikap tegas.

“Ini ujian kepemimpinan. Pilihannya jelas, revitalisasi total dengan strategi baru atau pemusnahan aset jika memang terbukti gagal,” katanya.

 

Ketua Komisi 1 yang juga termasuk di Dapil Cihampelas menekankan, keputusan apapun harus transparan dan melibatkan pertimbangan matang dari Sekda, BKAD dan dinas terkait. “Jangan sampai keputusan penting ini hanya karena tekanan politik,” tegasnya.

 

Polemik Teras Cihampelas adalah cermin kegagalan tata kelola pembangunan. Kini, bola berada di tangan Pemkot Bandung. “Masyarakat sudah lelah dengan wacana. Mereka butuh aksi nyata,” pungkas Radea.

 

Satu hal yang pasti, nasib Teras Cihampelas akan menjadi penanda apakah Pemkot Bandung mampu belajar dari kesalahan atau terus terperangkap dalam proyek mercusuar yang tak berkelanjutan. (ay)