Pemkot Cimahi Menegaskan Pentingnya Penguatan Mitigasi Bencana

 

Gema1.com, Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi kembali menegaskan pentingnya penguatan mitigasi bencana berbasis masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang digelar pada Senin (30/03/2026), di Aula Kecamatan Cimahi Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sistematis pemerintah Kota Cimahi dalam menekan risiko bencana sekaligus meningkatkan kapasitas warga menghadapi potensi ancaman yang kian kompleks.

Tingginya potensi ancaman bencana di wilayah Cimahi, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, longsor, hingga gempa bumi yang dipengaruhi aktivitas Sesar Lembang, juga bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, menjadi ancaman dominan yang frekuensinya terus meningkat dan sulit diprediksi. Oleh karenanya upaya mitigasi bencana menjadi hal yang harus mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Kota Cimahi

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan menyampaikan, berbagai kejadian bencana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi pelajaran berharga bahwa kerugian jiwa, kerusakan lingkungan, hingga dampak psikologis masyarakat sebagian besar dipicu oleh rendahnya tingkat kesiapsiagaan. Karena itu, pendekatan mitigasi tidak lagi bersifat reaktif, melainkan harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan hingga ke level komunitas terkecil.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira menegaskan bahwa investasi pada mitigasi terbukti jauh lebih efisien dibandingkan penanganan pascabencana. “Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk mitigasi dapat menghemat empat hingga tujuh kali lipat biaya yang harus ditanggung saat bencana terjadi,” ujarnya. Pernyataan tersebut sekaligus memperkuat urgensi pengarusutamaan mitigasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Ia juga menambahkan, kondisi geografis Cimahi yang berada di wilayah rawan bencana menjadikan aspek kebencanaan sebagai variabel penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk integrasi mitigasi dalam perizinan bangunan, tata ruang, hingga kebijakan infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan risiko.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan masyarakat dari berbagai kelurahan, termasuk unsur ketua RT dan karang taruna. Mereka dibekali pemahaman praktis mengenai langkah pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan saat dan setelah bencana. Materi yang disampaikan mencakup simulasi evakuasi, pengenalan tanda-tanda bencana, serta pentingnya membangun sistem peringatan dini di tingkat lingkungan.

Selain itu, peserta juga didorong untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memicu banjir, melakukan penghijauan untuk mencegah longsor, serta memastikan kesiapan jalur evakuasi dan titik kumpul di wilayah masing-masing. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Hingga saat ini, penanganan bencana di Cimahi dinilai menunjukkan capaian positif, terutama dalam aspek respons cepat terhadap kejadian darurat. Namun demikian, pemerintah menekankan bahwa fase pemulihan tetap membutuhkan koordinasi lintas sektor serta waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, penguatan mitigasi dinilai sebagai strategi paling efektif untuk meminimalkan dampak di masa mendatang.

Dalam kegiatan sosialisasi mitigasi bencana tersebut juga di sosialisasikan aplikasi KANDAGA (Kanal Dokumen Administrasi Terintegrasi) sebuah inovasi dari  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam mitigasi bencana. KANDAGA  adalah "Brankas Digital" gratis untuk setiap warga Cimahi. Melalui  KANDAGA, masyarakat dapat menyimpan salinan resmi dokumen kependudukan dan pendidikan secara aman, dan memperkecil kehilangan dokumen pasca terjadinya bencana bila sewaktu waktu terjadi.  

Kelebihan kandaga 1) Gratis, KANDAGA dapat diakses secara gratis tanpa biaya apapun; 2) Aman, terkunci dengan sistem login dan hak akses; 3) Mitigasi, dokumen fisik boleh rusak karena bencana, tapi cadangannya tetap bisa diakses untuk pengurusan baru. (Bidang IKPS/NiNo).