Pemkot Bandung Kaji Penghapusan Tarif Masuk Taman Tegalega

Kawasan Taman Tegalega

Gema1.com, Pemerintah Kota Bandung terus melakukan pembenahan terhadap berbagai ruang publik agar semakin nyaman, aman, dan mudah diakses masyarakat. 

Salah satu kebijakan yang tengah dikaji adalah kemungkinan menggratiskan akses masuk ke kawasan Taman Tegalega, disusul penyelesaian renovasi Alun-alun Bandung yang hingga kini belum dibuka secara penuh karena masih memerlukan perbaikan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, retribusi masuk kawasan Taman Tegalega yang saat ini sebesar Rp2.000 sebenarnya masih memiliki dasar hukum berupa Peraturan Wali Kota (Perwal). 

Namun, pemerintah tengah mengevaluasi aturan tersebut agar masyarakat dapat menikmati ruang terbuka hijau tanpa dikenakan biaya.

"Kalau Tegalega memang saat ini masih ada tarif masuk Rp2.000 karena diatur dalam Perwal. Sekarang saya sedang mengkaji bagaimana caranya supaya bisa gratis. Saya sedang mempelajari dulu aturan itu untuk kemudian bisa dicabut," ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis, 18 Juni 2026.

Menurut Farhan, keinginan menggratiskan akses masuk bukan berarti mengabaikan pengelolaan kawasan. Sebaliknya, Pemerintah Kota Bandung justru ingin memastikan seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan ruang publik sebagai tempat rekreasi, olahraga, hingga berinteraksi sosial.

Ia menjelaskan, Taman Tegalega saat ini memiliki fungsi yang sangat beragam sehingga membutuhkan penataan yang lebih komprehensif. Kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga menjadi lokasi berbagai aktivitas masyarakat.

"Tegalega sekarang fungsinya campur. Ada ruang terbuka hijau, ada sarana olahraga, ada tempat usaha masyarakat, bahkan ada fasilitas pengolahan sampah. Karena itu kita sedang melakukan penataan ulang supaya semuanya tertata dengan baik," katanya.

Farhan menilai, konsep penataan ruang publik ke depan harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat tanpa mengurangi kualitas lingkungan maupun kenyamanan pengunjung.

Menurutnya, ruang publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga perkotaan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Bandung ingin memastikan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain membahas Tegalega, Farhan juga menjelaskan perkembangan renovasi Alun-alun Bandung yang hingga kini belum dibuka kembali secara permanen.

Ia menuturkan, keputusan menutup sementara Alun-alun bukan tanpa alasan. Pemerintah menemukan sejumlah pekerjaan renovasi yang dinilai belum memenuhi standar kualitas sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum kawasan tersebut kembali digunakan masyarakat.

"Kenapa waktu itu saya tutup? Karena pekerjaan renovasinya kurang bagus. Saya minta diperbaiki dulu. Desainnya diperbaiki, hasil pekerjaannya juga harus diperbaiki," tegasnya.

Farhan mengakui kualitas pekerjaan sebelumnya tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Karena itu, Pemkot Bandung memilih tidak terburu-buru membuka kembali salah satu ruang publik paling ikonik di pusat kota tersebut.

Menurutnya, keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjadi pertimbangan utama sebelum fasilitas publik dioperasikan kembali.

"Terus terang ini memang kesalahan pada proses pekerjaan sebelumnya. Maka sekarang kita benahi dulu sampai benar-benar selesai dan layak digunakan," ujarnya.

Meski demikian, Alun-alun Bandung sempat dibuka sementara pada beberapa momentum tertentu, salah satunya ketika ribuan Bobotoh merayakan keberhasilan Persib Bandung. 

Pembukaan itu dilakukan sebagai langkah darurat untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat.

Namun setelah kegiatan selesai, kawasan tersebut kembali ditutup agar proses penyempurnaan fasilitas dapat dilanjutkan.

Farhan menegaskan, tidak ada target waktu tertentu mengenai pembukaan kembali Alun-alun Bandung. 

Pemerintah lebih mengutamakan kualitas hasil pekerjaan dibanding mengejar percepatan penyelesaian.

"Pokoknya sampai betul-betul selesai dan layak. Saya tidak mau nanti dibuka, tetapi beberapa bulan kemudian rusak lagi. Itu justru merugikan masyarakat," katanya.

Ia mengingatkan, pengalaman serupa pernah terjadi ketika alun-alun dibuka menjelang libur akhir tahun. Saat itu sejumlah fasilitas kembali mengalami kerusakan karena kualitas pekerjaan yang belum optimal.

Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Kota Bandung agar lebih teliti dalam mengawasi setiap proyek pembangunan fasilitas publik.

Selain memperbaiki kualitas infrastruktur, Pemkot Bandung juga berupaya menghadirkan ruang publik yang lebih inklusif, aman, serta mampu mendukung berbagai aktivitas masyarakat.

Menurut Farhan, keberadaan taman kota, alun-alun, dan ruang terbuka hijau bukan hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang berkontribusi terhadap kualitas kehidupan warga perkotaan.

Karena itu, penataan kawasan seperti Tegalega dan Alun-alun Bandung menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Kita ingin ruang publik di Kota Bandung benar-benar menjadi milik masyarakat. Nyaman digunakan, aman, tertata, dan kalau memungkinkan bisa diakses tanpa membebani masyarakat dengan biaya masuk," ujarnya.

Farhan berharap proses evaluasi terhadap Perwal mengenai retribusi Tegalega dapat segera selesai sehingga keputusan terbaik dapat diambil tanpa mengganggu pengelolaan kawasan.

Sementara itu, proses penyempurnaan Alun-alun Bandung akan terus dilakukan hingga seluruh fasilitas memenuhi standar yang telah ditetapkan.

"Pemerintah tidak ingin hanya membangun fasilitas yang bagus saat diresmikan, tetapi harus bisa bertahan lama dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu yang sedang kita pastikan," pungkas Farhan. (ziz)