Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Gerakan Cipayung Plus ke DPRD Berjalan Kondusif

 

Gema1.com - Aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah beberapa hari terakhir masih terus berlangsung. Pemicunya, ketika anggota DPR RI berjoget ria ketika mereka mendapat kenaikan tunjangan yang fantastis ditengah rakyat terjepit ekonomi.

Sabtu, 30 Agustus 2025, aksi sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai Kampus di Kabupaten Purwakarta yang mengatas namakan Gerakan Cipayung Plus Purwakarta mendatangi gedung DPRD Purwakarta.

Sebelum para mahasiswa mendatangi Gedung DPRD Purwakarta, mereka (mahasiswa) telah berkirim surat. Surat dari Gerakan Cipayung Plus Purwakarta yang dikirim ke DPRD Purwakarta bernomor 002/Gerakan_Cipayung_Plus_Purwakarta/VIII/2025 tertanggal 30 Agustus 2025 menyoroti kebijakan dan tindakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, serta praktik represif aparat di lapangan telah mencederai prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

Para Mahasiswa sampai ke gedung DPRD Purwakarta sekitar pukul 13.32 wib dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami didampingi Wakil Ketua I DPRD Purwakarta, Dias Rukmana Praja dan 8 (delapan) Fraksi yang ada di DPRD Purwakarta dan Sekretaris DPRD Purwakarta, Rudi Hartono, di ruang rapat paripurna.

Tampak hadir, Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, S.I.K.,M.H., Dandim 0619 Purwakarta, Letkol Inf. Ardha Cairova Pariputra, S.I.P., M.P.M.

Setelah dilakukan dialog dan pernyataan aspirasi dari para mahasiswa, Ketua DPRD dan Kapolres Purwakarta menuangkan Dokumen Komitmen berupa Janji Kapolres dan DPRD Purwakarta Atas Tuntutan Gerakan Cipayung Plus Purwakarta yang menyatakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab menyatakan komitmen bersama dalam menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan mahasiswa Purwakarta yang tergabung dalam Gerakan Cipayung Plus Purwakarta

Bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari hak konstitusional rakyat dan menjadi dasar moral bagi kami untuk memperbaiki kinerja serta menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh Karena itu, Kami berjanji untuk:

1. Mendorong DPR RI melalui DPRD Purwakarta agar menghentikan pembahasan kenaikan tunjangan finansial anggota DPR yang menyakiti hati rakyat, serta mengedepankan dialog terbuka dengan masyarakat.

2. Memastikan Polri, khususnya Polres Purwakarta, bertanggungjawab penuh atas tindakan kekerasan aparat selama unjuk rasa, dengan menindak tegas oknum yang terlibat dan mencegah terulangnya kembali kasus serupa.

3. Mendorong reformasi internal Polri, dengan mengembalikan fungsi dan tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bukan sebagai tameng pejabat untuk menekan rakyat.

4. Menjamin dan memastikan tidak adanya tindakan refresif dari aparat kepolisian di Purwakarta terhadap mahasiswa maupun rakyat yang menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Diakhir surat dijelaskan bahwa dokumen tersebut bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan janji moral dan politik di hadapan mahasiswa dan rakyat Purwakarta.

Ditegaskan dalam surat, Apabila komitmen tersebut tidak dijalankan, maka Kami (DPRD dan Polres Purwakarta) siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum serta rakyat. (RAN)