Ketua DPRD Kabupaten Bandung : Penanganan Banjir Itu Menjadi Tantangan Terberat Bagi Kami

Gema1.com, Banjir menjadi isu paling seksi sepanjang tahun, terutama dipenghujung Tahun 2025. Dampak murkanya Sungai Citarum sudah menjadi bagian kehidupan bagi penduduk  Kabupaten Bandung. 

Bahkan, disetiap reses hampir semua anggota dewan menerima keluhan seputar penanganan banjir. Bencana itu, nampaknya menjadi tantangan terberat yang dihadapi para wakil rakyat Kab. Bandung periode 2024 -2029.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj.Renie Rahayu Fauzi,S.H. menjelaskan sedikitnya dua isu utama yang menjadi tantangan 55 anggota parlemen saat ini, yakni bencana banjir serta tekanan anggaran dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi  dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp 1 triliun. Pengurangan itu berdampak pada semua sektor, termasuk dalam penanggunalan bencana banjir.

“Penanganan banjir itu menjadi tantangan terberat bagi kami, apalagi menjelang akhir tahun 2025 bencana itu terus berulang dan tidak hanya banjir tetapi juga longsor yang sampai menelan korban jiwa,” jelas Politisi PKB ini dengan nada haru, Rabu (31/12/2025).

Isu bencana, khususnya banjir menjadi prioritas utama yang disorot  DPRD. Untuk itu, ujar Renie,  selain mendesak Bupati Bandung agar mengevaluasi Perangkat Daerah (PD)  terkait juga mengawal sekaligus mengawasi kegiatan normalisasi drainase, reboisasi lahan-lahan kritis dan mengawasi penggunaan  anggaran belanja tidak terduga (BTT) 2025 yang digunakan untuk penanganan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Bandung.

 “ Ke dua isu itu saling berkaitan, karena terbatasnya anggaran akan menghambat pada program penanganan banjir.Tetapi, DPRD akan terus mendorong agar adanya sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tantangan-tantangan itu demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ketua Perempuan Bangsa Kabupaten Bandung ini, menyebutkan secara umum isu yang menjadi perhatian DPRD sepanjang tahun 2025, diantaranya pengelolaan Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan proyek infrastruktur dan penanganan isu lingkungan, khususnya banjir, sampah serta pelayanan publik lainnya, seperti Pendidikan, Kesehatan, tramfortasi serta parkir. 

 Kinerja DPRD terasa langsung oleh masyarakat

Meski banyak tantangan yang dihadapi, tetapi kinerja DPRD selama satu tahun ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti dukungannya terhadap program-program sosial, Pembangunan infrastruktur yang disusul dengan elektronik pokok-pokok pikiran (e-pokir) DPRD Kabupaten Bandung. 

“Selain itu, kami juga aktif mengawal anggaran yang digunakan  untuk program makan bergizi gratis (MBG). DPRD menlilai program MBG ini sangat bermanfaat bagi anak - anak sekolah dan keluarga kurang mampu,”ujarnya.

DPRD juga mengawal program Sekolah Rakyat. Di Kabupaten Bandung sekolah itu baru dibangun dua unit, diantaranya di Kecamatan Kutawaringin. Kehadiran Sekokah Rakyat, jelas 

Renie,  selain akan berdampak pada meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung, juga anak-anak dari keluarga kurang mampu akan mendapat pendidikan yang tidak hanya gratis tetapi fasilitasnya pun refresentatif.

 Kemudian BPJS kesehatan juga menjadi perhatian DPRD, bahkan dipenghujung tahun 2025 dewan melahirkan Perda yang mengatur tentang BPJS PBI (BPJS yang iurannya ditanggung pemerintah) agar sesuai dengan DTSN dan tepat sasaran.

 DPRD juga mendukung kebijakan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan serta mengawasi program prioritas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa selama tahun 2025 DPRD Kabupaten Bandung telah melahirnya 11 peraturan daerah (Perda) yang 6 diantaranya merupakan inisiatif DPRD. Salah satu Perda inisiatif itu tentang  pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Bandung.

 Perda itu dibuat, ujar Renie, untuk melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya narkoba.

Lebih lanjut, Anggota Fraksi PKB ini mengatakan DPRD memiliki peran penting dalam mengawal APBD agar berpihak pada kepentingan Masyarakat. Sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah yang menjelaskan DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan. 

Sementara itu, harapan  DPRD Kabupaten Bandung di tahun 2026 perekonomian masyarakat semakin kuat serta adanya pemerataan kesejahteraan yang transfaran dan tepat sasaran.

Untuk itu, dengan tubuh APBD yang langsing, DPRD  tetap medorong pemerintah daerah untuk  fokus pada akuntabilitas yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Prioritas utama, yakni subsidi dan bantuan sosial masyarakat, seperti BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, modal usaha dan pelatihan ketenagakerjaan. Beasiswa bagi siswa miskin, rumah tidak layak huni (rutilahu), ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.

Dari prioritas itu, targetnya untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, mendorong kemandirian keluarga dan pemerataan kesejahteraan secara transfaran dan tepat sasaran. 

Di bidang infrastruktur, ujar Renie, DPRD memprioritaskan pada perbaikan dan pemerliharaan jalan serta infrastruktur dasar yang inklusif. 

Program lainnya  yang telah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2026, diantaranya Pembangunan SDM berkualitas dan berakhlak, tata kelola pemerintahan transformatif, perekonomian inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.

 Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berbasis partisipasi publik dengan kearipan lokal serta berwawasan lingkungan.  

“Meskipun adanya penurunan TKD tapi kami berharap di 2026 pembangunan di Kabupaten Bandung tetap berjalan dengan manajemen keuangan yang lebih efisien, kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah," ucapnya.

Seluruh program prioritas, kata Renie, dapat berjalan secara optimal demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bedas. (nk)