Renie : DPRD akan memastikan setiap rupiah dalam RKPD 2027 Bisa Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj.Renie Rahayu Fauzi

Gema1.com  Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj.Renie Rahayu Fauzi menegaskan rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD)  harus menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan sosial di Kabupaten Bandung 

"Ranwal  RKPD itu jangan hanya jadi rutinitas administratif, tetapi harus menjadi solusi kongkret untuk mengatasi  persoalan - persoalan sosial di Kabupaten Bandung," tegasnya  usai  menghadiri  konsultasi publik Ranwal  RKPD 2027 di Soreang, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya,  banjir, sampah dan persoalan-persoalan sosial lainnya  masih menjadi PR besar yang menunggu untuk diselesaikan.

Politisi PKB ini, menjelaskan RKPD merupakan intrumen penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan di daerah.

Untuk itu, harapnya,  perencanaan RKPD 2027 harus lebih tajam dalam merespon dinamika global serta isu - isu lokal yang mendesak.

Oleh karena itu, ucap Renie,  DPRD akan memastikan  setiap rupiah dalam RKPD 2027  bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Sesuai konstitusi DPRD memiliki fungsi budgeting dan oversight (pengawasan)  untuk memastikan setiap rupiah dalam RKPD 2027 manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat," tutur Ketua Perempuan Bangsa Kabupaten Bandung ini.

Pada kesempatan itu, Renie menjelaskan tiga poin utama yang harus jadi perhatian Pemkab Bandung, terutama saat menyusun dokumen RKPD 2027.

Ke tiga point itu, yakni peningkatakan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan,  jembatan, listrik, air bersih, dan sanitasi (drainase/pengelolaan limbah).  Kemudian mengakomodir  aspirasi masyarakat  terutama yang diserap saat reses  anggota DPRD Kabupaten Bandung.

"Aspirasi masyarakat itu harus diakomodir dalam program kerja di 12  Perangkat Daerah Pemkab Bandung," ujar Renie.

Hal lainnya, mendorong sektor UMKM agar naik kelas melalui digitalisasi dan pembangunan  yang  memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Renie mengatakan  Makan Bergizi Gratis (MBG) dan  Koperasi Merah Putih (KMP) merupakan pilar strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Selain itu, program tersebut dapat menciptaka kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung.

"Untuk itu, saya  berharap semua pihak mendorong dan ikut menyukseskan program pemerintah pusat itu," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Renie juga  mengapresiasi capaian indikator makro sosial ekonomi  di Kabupaten Bandung yang cukup signifikan.

Tetapi, Imbaunya, dengan capaian tersebut jangan cepat berpuas diri, karena kita harus bisa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut terdistribusikan secara merata.

" Jadi,  jangan cepat berpuas diri dengan  capaian indikator makro sosial ekonomi tersebut, karena tantangan ke depan bagaimana kita harus menjaga inflasi agar terkendali sehingg daya beli masyarakat tidak tergerus," tuturnya. (nk)